DPRD Kaltim

Syafruddin Bakal Dorong Komisi I Maksimalkan Fungsi Pengawasan

Anggota DPRD Kaltim Syafruddin. (Dokumen Pribadi Syafruddin for akurasi.id)

Akurasi.id, Samarinda – Posisi ketua Komisi I DPRD Kaltim dipastikan bakal diisi oleh perwakilan anggota dewan dari Fraksi PKB. Pengesahan nama ketua yang akan menduduki jabatan itu kini tinggal menunggu diumumkan pada rapat paripurna dewan yang akan dilaksanakan pekan depan.

Ketua Fraksi PKB di DPRD Kaltim Syafruddin, memiliki harapan yang cukup besar terhadap siapa pun anggota dewan dari Partai PKB yang akan mengisi jabatan ketua Komisi I nantinya, utamanya dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan pemerintah.

“Nanti saya akan mendorong ketua Komisi I untuk menjalankan fungsinya sebagai pengontrol atau pengawas kinerja pemerintah,” ujar dia, Jumat (11/10/19).

 Dia menuturkan, selama ini dirinya banyak mendapatkan keluhan tentang masih terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki Pemerintah Kaltim. Namun jika melihat fakta yang ada, jumlah ASN di Benua Etam dinilainya sudah cukup melimpah.

“Selama ini jumlah ASN selalu dikatakan kurang. Tetapi melihat di berbagai kantor pemerintah, jumlah mereka tampak begitu banyak,” imbuhnya.

Tidak sedikit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim yang tersedot untuk membiayai gaji para ASN. Semestinya, dengan ribuan ASN yang sudah ada saat ini, Pemerintah Kaltim diharapkan dapat memaksimalkannya lagi.

“Kami tidak ingin ke depannya ASN justru membebani APBD. Ketua Komisi I nantinya harus mendorong agar pemerintah bisa memaksimalkan keberadaan ASN sekarang,” katanya.

Ketua PKB Kaltim ini meyakini, jika pemerintah dapat memaksimalkan ASN yang sudah ada, maka kualitas dan kinerja pemerintah bakal semakin membaik lagi ke depannya.

“ASN yang sudah ada sekarang harus benar-benar diberdayakan lagi biar mereka bekerja secara profesional dan maksimal melayani rakyat,” katanya.

Jika bicara soal pendapatan, anggota dewan yang akrab disapa Udin ini menilai, penghasilan dari setiap ASN di Kaltim dapat dikatakan sudah jauh lebih dari cukup. Selain mendapatkan gaji pokok, setiap ASN juga mendapatkan tambahan perbaikan penghasilan (TPP). Ditambah dengan insentif-insentif lainnya.

“Ini yang akan kita dorong ke depannya. Ketua Komisi I sangat kami harapkan untuk bisa memaksimalkan kewenangan yang dia punya untuk menjalankan fungsi pengawasannya,” tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah

5/5 (2 Reviews)

Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close