HeadlinePolitik

Tantangan Jokowi Mempertahankan Kemenangan di Kaltim

Tantangan Jokowi Mempertahankan Kemenangan di Kaltim

Akurasi.id, Samarinda – Belum lama ini, Riana (40), seorang perempuan yang berprofesi sebagai pedagang di Samarinda, menyalahkan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) karena selama empat tahun ini pendapatannya turun drastis.

“Waktu pemerintahan dipimpin SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), setiap hari saya membawa pulang satu juta. Sekarang, dapat Rp 100 ribu saja susah,” ucapnya.

Benarkah berkurangnya pendapatan bedagang itu disebabkan kebijakan Jokowi-JK? Di awal pemerintahan keduanya, Kalimantan Timur (Kaltim) dihantam “badai” ekonomi.

Sejatinya, tanda-tanda keroposnya perekonomian provinsi ini sudah terlihat pada 2013. Efek negatifnya mulai dirasakan masyarakat pada 2014. Perekonomian Kaltim hanya tumbuh 1,40 persen. Tahun berikutnya, perekonomian daerah ini terjun bebas di mines 1,21 persen.

Di 2016, perekonomian Benua Etam belum beranjak positif. Dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK, pertumbuhan ekonomi Kaltim mines 0,38 persen. Setahun berlalu, pertumbuhan ekonomi Kaltim tumbuh 3,13 persen. Pada 2018, ekonomi provinsi yang kaya sumber daya alam ini tumbuh 2,57 persen.

Mengapa pertumbuhan ekonomi Kaltim tidak stabil? Kepala Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Harry Aginta mengatakan, pertumbuhan ekonomi provinsi ini dipengaruhi harga batu bara.

Meski kuantitas komoditas yang dijual di pasar global itu tidak berubah, harga batu bara yang turun berefek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim. Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Muhammad Nur menyebut, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim disumbang penjualan komoditas batu bara sebesar Rp 500 triliun.

Baca Juga : Menakar Kekuatan Prabowo-Sandi di Kaltim

Pada saat harga batu bara beranjak positif pada 2014, Kaltim memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 13,93 triliun. Di tahun berikutnya, ketika harga batu bara menurun, APBD Kaltim ditetapkan Rp 9,3 triliun.  APBD Kaltim pada 2016 disepakati Rp 10,9 triliun. Tahun selanjutnya, APBD provinsi ini Rp 8,820 triliun. Pada 2018, APBD Kaltim ditetapkan Rp 8,5 triliun.

Apa kaitan harga batu bara dan besaran APBD dengan berkurangnya pendapatan pedagang tersebut? Merosotnya harga batu bara mengerek pertumbuhan ekonomi Kaltim. Perusahaan menunda, mengurangi, bahkan menghentikan produksi batu bara. Kebijakan itu diikuti dengan pengurangan jumlah karyawan.

Pengangguran bertambah. Hal ini ditandai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal yang dilakukan perusahaan-perusahaan batu bara di Kaltim. Efek lanjutannya, daya beli melemah, konsumsi barang-barang sekunder berkurang, dan pendapatan masyarakat menurun.

Di sisi pendapatan pemerintah, saat harga batu bara menurun, dana transfer pemerintah pusat untuk daerah berkurang. Akibatnya, besaran APBD menurun. Pemerintah daerah menggunakan sebagian anggarannya untuk aktivitas rutin. Insentif pegawai negeri sipil (PNS) dikurangi demi efisiensi keuangan daerah.

Tergerusnya pendapatan PNS berimbas negatif terhadap pendapatan masyarakat. Terlebih sebagian besar angkatan kerja di Kaltim bekerja di pemerintahan. Dengan begitu, PNS membelanjakan uangnya untuk pengeluaran kebutuhan dasar serta menabung sebagian pendapatannya di bank.

Pemilih yang Kecewa

Pada pemilu 2014, seorang PNS di Samarinda berinisial NH (35) memilih Jokowi-JK. Dia menjatuhkan pilihan kepada pasangan tersebut karena mengharapkan keduanya memperjuangkan kesejahteraan rakyat Kaltim.

Dia menilai, empat tahun memimpin Indonesia, Jokowi-JK belum mampu memenuhi harapan publik Kaltim. Penilaian itu membuatnya memberikan mandat kepada lawan politik Jokowi di pilpres 2019.

“Di pilpres kali ini saya memilih (presiden dan wakil presiden) baru. Paham ‘kan maksud saya? (Saya akan memilih) Prabowo-Sandi. Saya pengen tahu (kinerja presiden dan wakil presiden) baru,” sebutnya.

RH (29), pemilih yang berdomisili di Samarinda, pada 2014 menjadi pendukung militan Jokowi-JK. Bersama istrinya, mereka memilih pasangan calon tersebut. Seiring berjalannya roda pemerintahan, dia kecewa dengan kemampuan Jokowi mengendalikan kekuasaan di pemerintah pusat.

Dalam pengambilan kebijakan, dia menilai mantan Wali Kota Solo itu dikendalikan oleh para elit partai. “Jokowi bukan pemain tunggal dalam pengambilan keputusan. Orang-orang di sekelilingnya memiliki peran yang lebih dominan dibanding Jokowi. Ini sebuah ironi bagi presiden,” sesalnya.

Tantangan Jokowi Mempertahankan Kemenangan di Kaltim

Kemenangan dan Usaha Jokowi Merawat Basis

Pilpres 2014 menempatkan pasangan calon Jokowi-JK dengan perolehan suara mayoritas di Kaltim. Prabowo-Hatta memperoleh 590.272 suara atau 37,24 persen. Sedangkan Jokowi-JK mengantongi 994.842 suara atau 62,76 persen.

Di saat Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih memiliki penyelenggara pemilu yang sama dengan Kutai Barat, pasangan Jokowi-JK unggul di sembilan kabupaten/kota di Kaltim. Di Kutai Barat, Jokowi-JK meraup suara 78,27 persen. Sementara di Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur, Berau, dan Bontang, pasangan calon tersebut mendapat suara di atas 60 persen.

Di Samarinda, Balikpapan, dan Paser, pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memperoleh suara rata-rata di atas 50 persen. Unggul dengan suara 58,15 persen, Samarinda menjadi lumbung suara Jokowi-JK. Di ibukota provinsi ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden itu meraup 210.616 suara.

Kemenangannya di Kaltim membawa beban bagi Jokowi. Presiden ketujuh yang pernah berprofesi sebagai pengusaha mebel itu menjawab harapan publik di provinsi ini. Tercatat empat kali orang nomor satu di Indonesia itu mengunjungi Bumi Etam.

Kunjungan dilakukan dalam rangka peresmian pabrik, peletakan batu pertama proyek kereta api, dan sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty). Selain itu, Jokowi juga mengevaluasi proyek, bertemu dengan masyarakat Kaltim, dan peresmian Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda.

Pemilih Milenial yang Terbelah

Di media sosial, seorang mahasiswi berinisial RB (22), kerap memposting kekurangan-kekurangan pemerintahan Jokowi-JK. Pada waktu yang berbeda, dia memperlihatkan keunggulan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

Di kampus, dia tergabung di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi yang memiliki jejaring yang kuat dalam penguasaan organisasi mahasiswa di tingkat universitas. Pentolan KAMMI acap melontarkan kritik terhadap Jokowi-JK.

Media ini mencatat, sejumlah aksi demonstrasi pernah dipelopori sekelompok mahasiswa yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut. “Harga BBM naik. Harga-harga kebutuhan pokok ikut naik. Pemerintahan ini telah gagal total. Bagaimana mungkin kami mau mendukungnya untuk kembali mengelola negara ini?” tegasnya.

Pandangan berbeda disampaikan mahasiswa berinisial JN (21). Kesederhanaan, kemampuan beradaptasi dengan masyarakat, dan program-program pemerintah yang pro rakyat membuatnya memilih Jokowi-Ma’ruf.

“Alasan lainnya, beliau berpasangan dengan kiyai Ma’ruf. Kiyai Ma’ruf dicalonkan sebagai wakil presiden karena konsen memerangi radikalisme. Beliau cocok mendampingi Jokowi. Hanya beliau yang bisa mengatasi masalah radikalisme,” ucapnya.

Pendukung Baru Jokowi-Ma’ruf

AF (37), seorang ibu rumah tangga dan buruh pabrik, mengaku pernah memiliki pandangan yang keliru terhadap Jokowi. Dia sering membaca postingan di Facebook yang menyudutkan suami Iriana itu.

Ujaran kebencian yang diarahkan kepada Jokowi membuat ibu satu anak itu memilih Prabowo-Hatta di pemilu 2014. Seiring berjalannya waktu, perempuan yang berdomisili di Kabupaten Kukar tersebut mendapat beragam sanggahan terhadap pendapat orang-orang yang menyudutkan Jokowi.

“Saya juga mendapat masukan dari pengasuh anak saya. Awalnya saya penasaran. Lalu saya tanya ke dia. Kenapa suka sama pak Jokowi. Bilangnya pak Jokowi itu baik. Kita tidak boleh menilainya dari pembencinya,” kata dia menirukan penjelasan pengasuh buah hatinya.

NW (32), seorang ibu rumah tangga di Kukar, menyebut di pemilu 2014, banyak tetangganya memilih Prabowo-Hatta. “Tetapi sekarang setelah melihat cara kerja Jokowi, mereka berubah pilihan. Mertua saya dulu pendukung fanatik Prabowo. Sekarang setiap (beliau) nonton berita, selalu bilang Jokowi itu presiden hebat yang betul-betul bekerja (untuk rakyat),” bebernya.

Jokowi-Ma’ruf Diprediksi Menang Tipis

Budiman(istimewa)

Pengamat politik dari Unmul Samarinda, Budiman menjelaskan, pergerakan tim sukses (timses) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 belum maksimal. Jika pasangan calon tersebut ingin mengulang kemenangan di Kaltim, maka timses harus bekerja ekstra untuk mendekati dan memengaruhi pemilih.

Sejatinya, partai politik yang mendukung Jokowi-Ma’ruf memiliki basis dukungan mayoritas di akar rumput karena menguasai mayoritas kursi di DPRD Kaltim. Apabila seluruh mesin partai bekerja, maka Jokowi akan meraup suara tertinggi di Kaltim. Caranya, setiap caleg di provinsi dan kabupaten/kota di semua daerah pemilihan harus mengarahkan pendukungnya memilih Jokowi-Ma’ruf.

Kenyataannya, seluruh partai pengusung dan pendukung masih “setengah hati” mengampanyekan Jokowi-Ma’ruf. Dia mencontohkan kepala daerah dan wakil rakyat yang tergabung di partai koalisi pasangan calon tersebut. Mereka belum menunjukkan gerakan maksimal untuk memengaruhi pemilih.

“Padahal Jokowi didukung NasDem, PDIP, Golkar, PPP, dan PKB.  Kalau partai-partai ini kita akumulasikan (kekuatannya) berdasarkan jumlah kursi di Karang Paci, jumlahnya sangat mayoritas,” ucapnya, Rabu (6/4/19).

Sebaliknya, jika PKS, PAN, dan Gerindra di Kaltim bekerja lebih giat, tidak menutup kemungkinan perolehan suara antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi akan seimbang. Penilaian itu bukan tanpa alasan. Tiga partai politik tersebut berhasil memenangkan pemilihan gubernur (pilgub) tahun lalu.

Salah satu peluangnya adalah celah peralihan dukungan pemilih. Dia mencontohkan segmen pemilih di PNS dan pedagang yang dulu memilih Jokowi-JK. Selama empat tahun ini, terdapat sebagian PNS dan pedagang yang kecewa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. “Artinya apa? Kalau dilihat dari kenyataan ini, pedagang dan PNS yang dulu mendukung Jokowi, ada kemungkinan akan berkurang,” sebutnya.

Faktor lainnya pada pemilu 2014, Jokowi diunggulkan karena berpasangan dengan JK. Laki-laki kelahiran Makassar itu mewakili pemilih Indonesia bagian timur. Sementara Ma’ruf Amin tidak mewakili segmen pemilih tersebut. “Analisis saya, pemilih Jokowi akan berkurang. Pemilih Prabowo akan bertambah. Tetapi secara umum Jokowi-Ma’ruf masih menang di Kaltim,” tutupnya. (*)

Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Yusuf Arafah

4.5/5 (2 Reviews)

Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close