HeadlineIndepth

Tatkala Setrum Menjadi Barang Mewah di Pinggiran Kutim (1)

Ilustrasi(net)

Jauh dari kerlap-kerlip ibu kota, sejumlah desa di Kutim belum bisa menikmati asupan listrik negara. Mereka hanya mengandalkan lilin atau pelita, syukur jika ada bantuan penangkap surya penghasil listrik.

Akurasi.id, Sangatta – FAJAR belum benar-benar menyingsing di atas horizon timur Desa Batu Timbau saat Syamsudin terjaga dari tidurnya. Mimpi panjang semalam pun telah mengurai. Seiring suara ayam jantan yang berkokok di atas dahan pohon mangga.

Baca Juga: Tatkala Setrum Menjadi Barang Mewah di Pinggiran Kutim (1)

Sembari mengucak-ngucak mata, Syam –sapaan Syamsudin- mencoba menarik napas panjang. Lepas dari tilam, pria berbadan ceking itu berjalan keluar dari geladak gubuknya. Dengan keengganan, air di atas bejana ia hempaskan ke muka. Sebelum mentari melewati punggung gunung, dia sudah mesti mentransfer setrum PLN ke mesin genset.

Maklum, sudah bertahun-tahun lamanya, guru SMA itu tidak pernah menikmati setrum listrik 24 jam di tanah dia berpijak. Bagi warga Desa Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kutai Timur (Kutim), setrum 24 jam layaknya menemukan oasis di tengah padang pasir.

Syam bercerita, listrik PLN baru mampu melayani kebutuhan warga dari pukul 18.00-07.00 Wita. Namun bila dibandingkan beberapa tahun silam, setrum yang sudah mengalir ke rumah warga sekarang ini sudah teramat dia disyukuri.

Pada 2009 lalu, suplai listrik PLN ada kalanya tidak sampai separuh malam. Selebihnya, warga harus menyunting listrik dengan mesin genset. Namun tidak sedikit dari warga memilih menyulam malam di bawah remang-remang lampu teplok. “Memang belum 24 jam sih. Tapi setidaknya semua rumah di sini sudah bisa dialiri listrik,” tutur dia.

Pada 2018 lalu, petugas PLN pernah menjajikan kalau semua desa di Kecamatan Batu Ampar sudah tersetrum 24 jam pada 2019. Namun hingga penghujung tahun ini, roman-roman rencana itu direalisasikan belum juga tampak. “Ada yang bilang, paling lambat 2020. Sudah ada sebagian masyarakat yang membayar penambahan kapasitas,” katanya.

 

Mesin genset sudah menjadi nadir kehidupan masyarakat Desa Batu Timbau. Hampir semua setrum rumah tangga dan pelayanan publik mengandalkan mesin generator. Adapun setrum PLN di luar yang menjadi kewajiban, hanya untuk hari-hari tertentu, Jumat, Ahad, dan hari libur nasional. “Itu pun terbatas, dari pukul 10 pagi sampai pukul 14.00 siang,” ucapnya.

Keberadaan setrum PLN diakui cukup membantu menekan pengeluaran warga Batu Timbau maupun Batu Timbau Ilir. Sebab untuk mendapatkan listrik dari mesin genset dari pagi ke siang, setidaknya dibutuhkan lima liter solar. Satu liter solar dijual Rp 10 ribu. Paling sedikit warga harus mengeluarkan uang Rp 50 ribu setiap harinya dan Rp 350 ribu sebulan. “Kalau menggunakan listrik PLN, saya hanya bayar Rp 100 ribu. Kalau genset bisa sampai Rp 350 ribu sebulan,” urainya.

Krisis setrum di Desa Batu Timbau juga tidak berbeda jauh dengan yang dialami mereka yang bermukim di pesisir Kutim, seperti di Desa Bumi Rapak dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun. Kusrini, warga Desa Bumi Rapak berujar, krisis listrik di tempat dia tinggal telah berlangsung sejak lama. Genset menjadi tenaga handal sekadar menerangi gulitanya malam.

Namun dalam tiga tahun terakhir, sebagian dari masyarakat Kaubun beralih menggunakan solar cell. Walau jumlah mereka baru sekitar 10 persen. Mahalnya alat panel surya jadi pertimbangan warga. “Kalau listrik, sebulan saya bayar Rp 300-400 ribu. Tapi setahun terakhir saya sudah menggunakan solar cell,” tutur ibu dua anak ini.

Rencana setrum PLN sendiri diketahui sudah diwacanakan sejak 2017 lalu. Tiang-tiang listrik bahkan sudah dibangun sepanjang jalan kecamatan. Warga setempat pun rata-rata telah mengajukan pemasangan. Sebagian lagi ada yang telah memasang meteran. “Janjinya pada 2019 ini listrik sudah masuk Kaubun, dan paling lambat 2020,” katanya.

Untuk mendapatkan panel surya setahun lalu, perempuan 35 tahun itu, mesti menarik dalam-dalam uang tabungannya sebesar Rp 8 juta. Pilihan itu dia ambil dengan banyak pertimbangan. Salah satunya menghemat pengeluaran setiap bulannya. “Kendalanya, kalau enggak ada panas matahari atau hujan, maka enggak ada listrik,” kata dia.

Lain lagi dengan kisah dari Aji Tiar. Nenek enam cucu itu justru tak pernah menikmati setrum dari PLN. Selama empat dekade tinggal di Desa Sekerat. Beberapa waktu lalu media ini sempat berkunjung ke kediaman Aji Tiar. Dari pusat desa ke rumah Aji Tiar tak lama. Hanya 15 menit.

Seperti rumah lainnya di Desa Sekerat, jika tak memakai genset maka lampu tenaga surya jadi pembantu penerangan. Meskipun sudah puluhan tahun tinggal di Sekerat, setrum resmi dari PLN tak juga dirasakan, demikian juga air bersih.

“Kami baru baru dapat air itu setahun terakhir. Sebelumnya ambil di mata air, kira-kira enam kilometer dari rumah. Sebelum ada motor, ya, jalan kaki sambil pikul jeriken,” kisahnya. Walau mengemban derita, Aji Tiar tak pernah mengeluh. Dia hanya berharap bisa menikmati listrik dengan sempurna atau setidak-tidaknya 12 jam sudah cukup. “Kami sudah sangat bersyukur,” akunya.

Menagih Politik ISMU-KB

Menanggapi itu, Tokoh Pemuda asal Kutim, Irwan mengatakan, yang dekat dengan Sangatta saja bisa mengeluh soal setrum, apalagi yang ada di pelosok Kutim. Sekerat atau Sandaran itu malah lebih parah, mereka tak benar-benar belum menikmati listrik dari negara. Sebagian besar dari mereka mengandalkan setrum dari genset atau penerangan dari solar cell. Bahkan mereka yang tak punya uang banyak terpaksa menggunakan pelita. “Itu faktanya. Mereka belum menikmati kemewahan yang dianggap warga kota sebagai hal lumrah. Itu baru listrik, belum lagi air dan infrastruktur jalan,” terangnya.

Dia pun mempertanyakan mengenai upaya pemerintah membentuk desa mandiri. Yang mana tujuan akhirnya adalah kemandirian desa. Listrik dan air terpenuhi dengan baik. “Katanya, pemerintah sudah berhasil bikin desa terang?” kata Irwan. Selain listrik dan air, dia juga menyoroti pembangunan yang dikerjakan oleh duet Ismunandar dan Kasmidi Bulang. “Apa saja yang dikerjakan mendekati tahun kelima kepemimpinan Ismu-KB ini? Apakah sudah senada dengan visi dan misinya?” sebutnya.

Dia memisalkan lahan pertanian. Salah satu visi dari Ismu-KB adalah menunaikan agribisnis di Kutai Timur. Hingga sekarang dirasa belum maksimal, padahal jika serius maka itu bisa membawa Kutim ke level swasembada pangan. Hal sederhana saja belum terlihat dilakukan, misal pengembangan konektivitas dari jalan negara atau provinsi bahkan daerah ke lahan pertanian, perkebunan, pariwisata dan lainnya. “Setidaknya itu yang harus diperhatikan,” terang politikus Partai Demokrat itu.

Klaim Paripurna Listrik Masuk Desa

Terpisah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Edward Azran tak menampik bila dahulu kawasan pelosok memang langka setrum, tapi sekarang tidak demikian. “Seperti di Kongbeng, dulu enggak ada listrik. Tapi sekarang sudah ada. Walaupun belum bisa teraliri semua. Begitu juga di Telen dan Muara Bengkal. Kalau dulu rata-rata menggunakan lampu teplok, tapi selama tiga tahun terakhir, sudah teraliri listrik,” klaimnya.

Dari laporan Bappeda pengguna listrik di kawasan pinggiran kota memang terus bertambah dari tahun ke tahun. Misal di Kecamatan Kaliorang, setidakny ada 2.298 kepala keluarga bermukim di wilayah tersebut, sekitar 1,897 disebut sudah menikmati listrik sementara 401 KK yang lain harus sabar dengan penerangan seadanya.

Senada dengan Kecamatan Sandaran dengan 3,419 KK, sebanyak dikatakan sudah 2,394 menerima setrum. Itu artinya, 1.025 KK tidak menikmati listrik (selengkapnya lihat grafis). Namun tetap saja, belum semua warga Kutim menikmati itu. Suplai listrik di Kutim bahkan belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat sampai 24 jam.

Saat ini rata-rata suplai listrik baru mampu menerangi rumah warga untuk separuh malam. Dimulai antara pukul 17.35-23.50 Wita. “Paling tidak saat malam sudah bisa terlayani. Walau siangnya padam. Tapi di beberapa kecamatan, sebagian besar ada yang sudah terlayani 24 jam,” urainya.

Edward menjelaskan, pemenuhan listrik desa dilakukan dengan beberapa skema. Pertama, mendorong pemenuhan listrik melalui pelayanan PLN. Kedua, pelayanan listrik desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes). Ini biasanya menggunakan genset desa.

Ada juga menggunakan solar cell. Panel surya itu untuk memenuhi listrik di desa-desa tertentu yang belum terjangkau jaringan PLN atau listrik desa. Pemasangannya dilakukan secara komunal. Contohnya, seperti yang dilakukan di Pulau Miang, Sangkulirang.

“Program itu dilakukan pemerintah di daerah pedalaman yang belum terjangkau listrik. Seperti di Desa Susuk. Tapi ada juga yang dibantu perusahaan. Misalnya di daerah Perondongan, Kaubun, dan Sangkulirang,” sebutnya. (*)

Penulis: Tim Redaksi Akurasi.id

5/5 (5 Reviews)
Tags

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close