Antisipasi Ibu Kota Jadi Magnet Urbanisasi, Samarinda-Balikpapan Mesti Mulai Berbenah

Akurasi.id, Samarinda – Cepat atau lambat pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Pulau Kalimantan akan terjadi. Kaltim sebagai kandidat kuat pun sudah mesti berbenah diri. Utamanya kabupaten/kota yang menjadi daerah penyangga bagi pembangunan IKN nantinya.

Baca Juga: Kaltim Jadi Ibu Kota Negara, Hadi Mulyadi Yakinkan Siap Bekerja Keras

Merujuk data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas), setidaknya ada 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta yang akan bermigrasi jika IKN telah mulai dibangun. Selama proses pembangunan berlangsung, kabupaten/kota yang bersisiran dengan lokasi IKN akan menjadi daerah penopang.

Baca Juga: Ibu Kota Negara Sudah di Depan Mata, Isran: Presiden Bilang Kaltim Paling Siap

Sebagaimana diketahui, ada dua lokasi yang disodorkan Pemerintah Kaltim untuk menjadi pusat pembangunan IKN, yakni kawasan Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara (Kukar) dan daerah Sotek, Penajam Paser Utara (PPU). Namun belakangan, Bukit Soeharto yang lebih harum namanya.

Apabila IKN dibangun di kawasan Bukit Soeharto, maka mulai dari Balikpapan, Samarinda, PPU, dan Kukar, harus bersiap diri menampung warga Jakarta yang bermigrasi ke Kaltim. Termasuk untuk menampung dampak urbanisasi dari masyarakat daerah, baik di Pulau Kalimantan maupun daerah lain.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku sudah menyadari kemungkinan adanya magnet urbanisasi dari pembangunan IKN. Menurut dia, hal yang demikian tidak bisa dihindari. Sekarang tinggal bagaimana menyiapkan daerah yang berdekatan dengan lokasi pembangunan IKN sebagai penyangga sementara bagi aktivitas masyarakat.

“Tidak bisa dihindari dampak kegiatan migrasi dan urbanisasi. Itu otomatis akan terjadi. Tapi saya kira tidak ada masalah dengan hal itu. Masyarakat tinggal diberikan informasi. Tinggal membangun koordinasi dan analisa sebaik mungkin,” kata dia pada Kamis malam (22/8/19).

Bagi pelaku bisnis, urbanisasi akan dilihat sebagai sebuah potensi bisnis. Misalnya, bisnis penyediaan jasa. Baik di sektor perhotelan maupun untuk rumah sewaan. Untuk mengakomodasi kebutuhan kawasan itu, Isran menyebut, pemerintah belum ada menyiapkan kawasan khusus dalam rencana pembangunan IKN.

Selain itu, nantinya akan ada perubahan ketentuan atas tata ruang Kaltim. Begitu juga dengan Samarinda, Balikpapan, dan Kukar. Karena urbanisasi sudah pasti akan terjadi ketika IKN dibangun di Kaltim. Tidak menutup kemungkinan, ruang terbuka hijau (RTH) akan dirubah nantinya. Namun dengan pertimbangan yang matang agar tidak melanggar tata ruang.

“Prinsip utamanya adalah disiplin. Yang jadi persoalan, ketika kita tidak disiplin dengan ketentuan tata ruang yang sudah dibuat. Komunikasi dengan wali kota dan bupati sudah otomatis itu. Baik dengan wali kota Balikpapan dan Samarinda, maupun dengan bupati Kukar dan PPU,” tuturnya.

Isran Pilih Tunggu Pengumuman dari Presiden

Kamis (22/8/19) menjadi kabar bahagia bagi masyarakat dan Pemerintah Kaltim. Pada kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil membeberkan kepada awak media di Jakarta, kalau tanah Benua Etam –sebutan Kaltim- yang terpilih sebagai lokasi baru pembangunan IKN.

Informasi yang disampaikan pria asal Aceh itu sontak menjadi buah bibir di lini media massa. Namun tidak berselang lama setelah itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buru-buru menepisnya. Menurut orang nomor satu di Tanah Air itu, masih ada dua kajian lagi yang harus dirampungkan Kementerian Bappenas sebelum lokasi IKN diumumkan.

Gubernur Kaltim Isran Noor yang ditemui awak media di rumah pribadinya di Jalan Adipura, Sungai Kunjang, Samarinda, mengakui sudah sempat mendapatkan riak-riak Kaltim terpilih sebagai lokasi pembangunan IKN. Hanya saja, Isran masih enggan kepedean sebelum adanya pengumuman resmi dari Presiden Jokowi.

“Belum ada (telpon apapun dari Pak Presiden). Prinsipnya, saya ini sami’na wa atho’na (kami mendengarkan dan taat). Kita tunggu saja keputusannya dari Pak Presiden ibu kota negara mau dipindahkan ke mana,” ujar Isran.

Kendati demikian, pria yang pernah menjabat bupati Kutai Timur (Kutim) itu, tidak begitu kaget ketika Presiden Jokowi menepis pernyataan Menteri ATR Sofyan Djalil. Menurut dia, sejauh informasi yang dia dapat dari Kementerian Bappenas, memang masih ada dua kajian lagi yang mau dirampungkan sebelum lokasi IKN diumumkan.

“Sekarang Bappenas sedang menyelesaikan dua kajian akhir. Apa itu? saya juga belum tahu. Mungkin kajian yang terkait dengan persoalan persiapan sebagai ibu kota negara. Rencana pemindahan bukan sesuatu yang baru. Sudah lama. Artinya, tidak ujuk-ujuk atau dadakan. Kita tinggal tunggu keputusan Pak Presiden saja,” tandasnya. (*)

Penulis/Editor: Yusuf Arafah