MENU

Kaltim Setorkan PAD Rp500 Triliun ke Pusat, Namun Urus Setrum Listrik Saja Tidak Beres?

Hampir setiap tahunnya, Kaltim setorkan PAD Rp500 triliun ke pusat yang bersumber dari hasil pendapatan daerah dari sektor energi. (Ilustrasi)

Hampir setiap tahunnya, Kaltim setorkan PAD Rp500 triliun ke kas negara. Hanya saja, jumlah pendapatan daerah dari sektor energi yang disetorkan ke pusat, tidak sebanding dengan nilai yang dikembalikan ke daerah.

Akurasi.id, Samarinda – Kaltim menjadi salah satu provinsi yang cukup produktif sebagai daerah penyumbang kas bagi negara. Baik itu dari pajak maupun dari hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Semisal pertambangan batu bara serta minyak dan gas (migas).

Nilai yang Kaltim sumbangkan ke kas negara setiap tahunnya pun tidak kecil. Setidak-tidaknya, angkanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun. Hanya saja, di balik sumbangsih yang begitu besar itu. Angka yang kembali ke Kaltim disebut tidak seberapa.

Untuk sekadar menuntaskan layanan setrum atau listrik di 10 kabupaten/kota saja, Pemerintah Kaltim harus mengakui cukup kesulitan. Wajar jika kemudian masih banyak desa atau perkampungan di daerah pelosok yang belum mendapatkan penerangan 24 jam.

Hal itu pun yang banyak mendapatkan pembahasan ketika Komite II DPD RI melaksanakan advokasi dengan Pemprov Kaltim pada Rabu, 15 Juni 2022 lalu di Samarinda. Advokasi itu dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, terkait desa tertinggal yang belum memiliki aliran listrik. Sehingga menghambat roda perekonomian masyarakat.

Baca Juga  Buru Oknum Pemuda Pancasila Keroyok Aparat, Kapolres Jakpus: Serahkan Atau Kami Kejar

“Advokasi ini ada karena kami sebagai anggota yang dipilih oleh masyarakat, pasti terjun ke daerah,” ujar Anggota DPD RI Dapil Kaltim Aji Mirni Mawarni sebagaimana mengutip dari media sosialnya, Jumat (24/6/2022).

Hadi Mulyadi: Kaltim Setorkan PAD Rp500 Triliun ke Pusat

Pertemuan itu sendiri menghadirkan sejumlah pejabat penting daerah. Antara lain, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun, dan Plt Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.

Kemudian ada juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartananegara Sunggono dan Asisten II Kabupaten Kutai Timur Ahmad Fauzan. Serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Samarinda Heri Suriansyah dan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengakui adanya ketimpangan pembangunan di Kaltim. Ia juga menyebutkan, bahwa jumlah pendapatan daerah dari sektor energi yang disetorkan ke pusat, tidak sebanding dengan nilai yang dikembalikan ke daerah.

Baca Juga  Anggaran Pembiayaan PPPK Guru di Kaltim Belum Jelas, Perekrutan di 2022 Terancam Batal

“Setiap tahun kami (Pemprov Kaltim) menyetor PAD Rp500 triliun ke pusat. Namun kondisi kelistrikan di daerah kami masih belum sepenuhnya tersambung oleh jaringan listrik. Terutama bagi daerah-daerah pelosok,” beber Hadi Mulyadi.

Mawar Ingatkan Pemerintah Pusat Akan Amanat UU 1945!

Mengenai hal tersebut, Aji Mawar menyampaikan pendapatnya terkait ketidakmerataan aliran listrik di Kaltim. Meskipun Kaltim terkenal sebagai wilayah yang kaya akan energi. Menurutnya, ini merupakan kondisi yang memprihatinkan.

Ia menuturkan, memang dari sisi ekonomi tidak efisien membangun infrastruktur listrik dengan hanya melayani beberapa kepala keluarga (KK) saja. Namun berkaitan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan yang sama. Sehingga perlu di bantu meskipun dengan menggunakan listrik tenaga surya.

“Jadi harapannya, kementerian inilah yang menjadi pendorong terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah mengeruk hasil sumber daya di Kaltim. Untuk mendorong membantu masyarakat menyiapkan listrik tenaga surya. Kalau PLN tidak bisa memenuhi,” kata Aji Mawar.

Baca Juga  Irwan Soroti Keuangan Kaltim, Perjuangkan DBH atau Menanti Kebangkrutan!

Wanita berkerudung ini berharap, melalui pertemuan itu, pihaknya dapat menjembatani aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga kedepannya, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah penghasil seperti Kaltim.

Sebagai informasi, kegiatan kunjungan kerja ini di pimpin oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen dari Sulawesi Tengah. Bersama anggota Komite II Aji Mirni Mawarni Dapil Kaltim. Anna Latuconsina (Maluku), Adilla Azis (Jawa Timur), dan Habib Hamid (Kalimantan Selatan). Serta TGB Ibnu Kholil (Nusa Tenggara Barat) dan Alexander Fransiscus (Bangka Belitung).

Tambahan lain yang hadir pada pertemuan itu, yakni General Manager UIW Kaltimra Saleh Siswanto dan SRM Perencanaan PLN Kaltim Uwaisul Qarni. Kemudian Manager UP3 PLN Samarinda Ari Titraprawita dan Manager UP2K Kaltim Rahmatan. (*)

Penulis/Editor: Redaksi Akurasi.id

Share :

Print Friendly, PDF & Email
IKLAN SPACE AKURASI.ID DISEWAKAN
TINGGALKAN BALASAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
POPULER POST
JOB VACANCY
REKOMENDASI
INSTAGRAM FEED
[instagram-feed]