Lagi! Jembatan Mahakam Ditabrak Tongkang. Syafruddin: Harus Diberi Sanksi Tegas
Akurasi.id, Samarinda – Ahad (30/6/19) kemarin, sebuah tongkang yang memuat batu bara menabrak Jembatan Mahakam. Penabrakan itu menambah deretan panjang kasus serupa di jembatan ini. Akibatnya, fender dan tiang jembatan yang menghubungkan Samarinda Kota dan Samarinda Seberang tersebut mengalami keretakan dan kerusakan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin, menyayangkan penabrakan yang berulang kali dilakukan pengemudi tongkang. Menurutnya, hal ini mesti ditelusuri secara serius oleh pemerintah dan aparat kepolisian.
Kata dia, kasus itu terus berulang karena tidak ada sanksi tegas yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kepada pemilik tongkang. “Selama ini, pelakunya kabur. Sanksi yang diberikan kepada penabrak jembatan ini enggak jelas,” ucap Syafruddin.
Karena itu, tak timbul efek jera sehingga pelaku berikutnya tidak merasa takut melakukan hal yang sama. Dia menyarankan pemerintah mengambil tindakan agar kasus ini tidak berulang kembali.
“Yang dapat dilakukan pemerintah adalah pencabutan izin operasional terhadap pemilik ponton ini. Sehingga yang lain pun berhati-hati ketika melintasi area Jembatan Mahakam,” sarannya.
Dia menilaim Pemprov Kaltim tidak pernah menerangkan jenis sanksi yang telah diberikan kepada penabrak jembatan. Padahal pelaku sudah ditangkap dan terbukti lalai saat melintasi jembatan.
“Berapa sih ganti rugi yang diberikan pemilik ponton itu untuk mengganti kerusakan Jembatan Mahakam? Harusnya pemerintah terbuka. Supaya publik tahu. Kami pun tidak pernah tahu berapa nominal yang dibayarkan oleh pelaku,” sebutnya.
DPRD Kaltim acap memanggil pemerintah untuk menjelaskan duduk perkara dan bentuk sanksi yang diberikan kepada penabrak Jembatan Mahakam. Kerap kali pula eksekutif mengamini berbagai masukan yang disampaikan wakil rakyat.
Namun kenyataannya, ketika kasus yang sama sering terjadi di Jembatan Mahakam, hal itu menandakan pemerintah dinilai lemah dalam menjalankan kesepakatan tersebut. “Pemerintah belum menunjukkan sikap tegasnya untuk memberikan sanksi terhadap penabrak jembatan,” sesalnya.
Apabila ada indikasi “permainan” antara pemilik tongkang dan oknum pejabat dalam kasus tersebut, dia menyarankan masyarakat mengadukannya ke aparat kepolisian. Jika kasus ini tak mendapat perhatian serius, maka dapat membawa efek buruk bagi pengendara yang melintasi jembatan.
“Saya tidak mengharapkan hal itu terjadi. Jauhkan bala. Tetapi jika ini dibiarkan, kemudian jembatannya ambruk, pasti memakan banyak korban. Karena itu, harus ada upaya dari pemerintah untuk mengantisipasinya,” saran dia.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, pemerintah diminta melibatkan semua pihak yang bersentuhan langsung dengan kasus tersebut. Salah satunya, pemprov dapat mengundang pemilik tongkang yang hilir mudik di Sungai Mahakam.
“Berikan rambu-rambu dan pemberitahuan bahwa betapa besar dampak sosialnya jika hal ini terus terjadi. Jangan bekerja tiba masa tiba akal. Harus sistemik. Kerjanya harus benar-benar transparan dan melibatkan semua pihak,” tutupnya.
Sebelumnya, Akurasi.id telah meminta keterangan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Samarinda terkait kasus penabrakan jembatan tersebut. “Sekarang sedang ditelusuri siapa pelakunya,” kata seorang anggota kepolisian yang tak ingin disebut namanya. (*)
Penulis/Editor: Ufqil Mubin
