Akurasi.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2). Prasetyo menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang wajar dalam demokrasi.
Demonstrasi dan Tuntutan Mahasiswa
Aksi demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ yang diinisiasi oleh mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah. Beberapa tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi ini meliputi penolakan revisi Undang-Undang (UU) TNI, Polri, dan Kejaksaan, serta kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan.
Menurut Koordinator BEM SI, Satria, anggaran pendidikan yang layak sangat penting untuk menjamin akses pendidikan berkualitas bagi semua warga negara. “Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya,” tegasnya.
Selain itu, demonstran juga menolak revisi beberapa UU yang dinilai memberikan kewenangan berlebihan kepada aparat hukum dan militer. Mereka menuntut penghapusan multifungsi ABRI, yang memungkinkan personel TNI dan Polri menduduki jabatan sipil.
Respons Pemerintah
Menanggapi aksi ini, Mensesneg Prasetyo Hadi mengimbau mahasiswa untuk tetap mencermati informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dikeluarkan pemerintah tidak berdampak pada pendidikan.
“Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli. Apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya. Tidak ada pemotongan yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, beasiswa, dan LPDP tetap berjalan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Prasetyo juga menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. “Menyampaikan pendapat tidak ada masalah. Kami di pemerintahan selalu menerima masukan sebagai bentuk koreksi,” tambahnya.
‘Indonesia Gelap’: Sebuah Narasi Kebebasan Berpendapat
Menanggapi penggunaan istilah ‘Indonesia Gelap’, Prasetyo menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Namun, ia meminta agar narasi yang disampaikan tidak menyimpang dari fakta.
“Namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong jangan membelokkan fakta. Tidak ada yang namanya Indonesia gelap,” tuturnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan beberapa bulan. “Berilah kesempatan, pemerintahan baru berjalan 100 hari, banyak masalah yang kita hadapi, tetapi kita terus mencari solusi,” pungkasnya.
Tuntutan Demonstran
Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menyampaikan 13 tuntutan utama, di antaranya:
- Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut proyek strategis nasional bermasalah dan wujudkan reforma agraria sejati.
- Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam kebebasan akademik.
- Hapuskan multifungsi ABRI dalam jabatan sipil.
- Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
- Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap mengancam sektor pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi penuh program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen demi kesejahteraan akademisi.
- Desak Presiden Prabowo untuk menerbitkan Perppu Perampasan Aset guna memberantas korupsi.
- Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai menguatkan imunitas aparat.
- Lakukan efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan pejabat.
- Tolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang dinilai bisa memunculkan kesewenang-wenangan.
- Lakukan reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian Republik Indonesia.
Tagar #IndonesiaGelap Trending di Media Sosial
Aksi demonstrasi ini mendapat dukungan luas di media sosial, terutama di platform X/Twitter, dengan tagar #IndonesiaGelap yang sudah digunakan dalam lebih dari 743.000 unggahan. Tagar ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Dengan berbagai tuntutan dan respons dari pemerintah, aksi demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ menjadi momentum penting dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Publik pun menantikan bagaimana pemerintah akan merespons lebih lanjut berbagai tuntutan tersebut.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
