HeadlineTrending

Arif Rahman dan Munir Perdana Bersuara, Saling Bantah Legalitas Musda KNPI Kutim, Diwarnai Intrik Politik

Arif Rahman dan Munir Perdana Bersuara, Saling Bantah Legalitas Musda KNPI Kutim, Diwarnai Intrik Politik
Ketua DPD KNPI Kaltim Arif Rahman Hakim dan Ketua DPD KNPI Kutim Munir Perdana angkat bicara. (Istimewa)

Arif Rahman dan Munir Perdana Bersuara, Saling Bantah Legalitas Musda KNPI Kutim, Diwarnai Intrik Politik. Arif menyebut, musda sudah dikoordinasi kepada Munir cs. Sementara Munir cs, meyakinkan, hampir tidak ada koordinasi apapun. Muatan politik yang kuat, jadi alasan musda digeber hanya dalam hitungan jam.

Akurasi.id, Sangatta – Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kutim di bawah pimpinan KNPI Kaltim memang telah usai pada Minggu (6/6/2021). Felly Lung terpilih sebagai nakhoda versi musda inisiasi DPD KNPI Kaltim pimpinan Arif Rahman Hakim tersebut. Namun ternyata hal itu tidak lantas semua berakhir. Polemik atas musda tersebut justru muncul setelahnya.

Pelaksanaan Musda KNPI Kutim dianggap telah banyak melanggar AD ART KNPI. Dari pengambilalihan musda yang jadi kewenangan KNPI kabupaten/kota oleh KNPI Kaltim, tidak adanya DKP dan OKP yang diundang, hingga pelaksanaan musda yang terkesan sangat dipaksakan karena hanya berlangsung hitungan jam.

Tidak sampai di situ, sosialisasi atas pelaksanaan musda pun disebut-sebut nyaris tidak pernah ada. Misalnya, dari pembentukan panitia pelaksana, pendaftaran dan verifikasi peserta musda, hingga pembukaan pendaftaran calon, hampir semua terjadi di bawah senyapnya pesta demokrasi kalangan kaum muda tersebut.

Wajar jika kemudian, banyak OKP dan DKP mempertanyakan legalitas di balik Musda KNPI Kutim tersebut. Bahkan bermunculan selentingan, bahwa musda yang digagas KNPI Kaltim itu, hanya menjadi bagian dari agenda politik untuk mengamankan KNPI Kutim dalam 3 tahun ke depan.

Menjawab semua hal itu, Ketua DPD KNPI Kaltim Arif Rahman Hakim pun angkat bicara. Kepada media ini, Arif menjabarkan, kalau periode kepengurusan KNPI Kutim di bawah pimpinan Munir Perdana telah berakhir. Di mana, SK kepengurusan Munir dan kawan-kawan terhitung periode 2016-2019. Dengan akhir masa pengabdian pada Februari 2020.

Dalam periodisasinya, Arif menyampaikan, KNPI Kaltim telah memberikan masa perpanjangan hingga Maret 2021. Namun hingga batas tersebut, KNPI Kutim menurutnya, ternyata tidak kunjung melaksanakan amanat organisasi, yakni menyiapkan musda. Pada 2020, diakui dia, kalau KNPI Kutim pernah melaksanakan musda virtual, lantaran pelaksanaan tatap muka dilarang sebagai imbas pandemi kala itu.

Baca Juga  Polisi Tangkap Anji Terkait Penggunaan Narkoba

Hanya saja, dalam perjalanannya, musda virtual KNPI Kutim yang mempercayakan kembali Munir Perdana sebagai ketua, dibatalkan DPP KNPI. Lantaran, belum ada dasar pelaksanaan musda KNPI dilaksanakan secara daring. Sehingga, KNPI Kutim diminta melaksanakan musda seperti yang sudah diatur dalam AD ART.

“Kami menyadari saat itu memang sedang pandemi dan pilkada. Dari ketersediaan anggaran (KNPI Kutim) juga belum ada. Kalau komunikasi, sebenarnya baik saja. Tidak ada yang tersumbat,” ujar Arif kepada wartawan media ini, Minggu (6/6/2021).

KNPI Kutim pimpinan Munir Perdana diakui Arif memang ada mengajukan perpanjangan masa kepengurusan. Hanya saja, itu tidak dapat lagi dilakukan pihaknya. Ia beralasan, tidak ada aturan KNPI yang mengatur adanya perpanjangan hingga dua kali. Ini menjadi perdebatan yang diakui Arif terjadi dengan kepengurusan KNPI Kutim periode 2016-2019.

“Keinginan teman-teman KNPI Kutim untuk diberikan perpanjangan tahap kedua ini yang jadi perdebatan supaya bisa melaksanakan musda. Pada rapat pleno sekitar hari Kamis sebelumnya, kami sampaikan sudah tidak bisa diperpanjang,” katanya.

Baca Juga  Simpan Narkoba di Bungkus Deodoran, Pria Ini Terancam 20 Tahun Bau Ketiak di Penjara

Klaim Telah Berkoordinasi dengan Munir Cs

Arif sendiri mengklaim kalau KNPI Kaltim yang dia pimpin, telah menyampaikan ke Munir cs jika Musda KNPI Kutim akan diambil alih KNPI Kaltim. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, dia juga sudah bertemu dengan Munir cs untuk membicarakan hal itu. Dia bahkan secara khusus meluangkan waktu ke Sangatta, Kutim, demi membahas musda tersebut.

“Hanya saja, waktu yang kami tentukan untuk pelaksanaan musda terlalu cepat, koordinasinya terkesan buru-buru, dan prosesnya langsung ditangani provinsi. Tidak ada keterlibatan pengurus sebelumnya,” cakapnya.

Kendati demikian, Arif menepis jika Musda KNPI Kutim diserahkan kepada Pemerintah Kutim. Dia menyebut, seluruh pelaksanaan musda berada di tangan KNPI Kaltim. Selain itu, dia meyakinkan, mesti tidak semuanya, pelaksanaan musda tersebut juga melibatkan pengurus KNPI Kutim periode 2016-2019.

Baca Juga  Peristiwa Berdarah di Bengalon, dari Tumpahnya Darah Anak dan Istri hingga Depresi Dilatari Ilmu Hitam

Di sisi lain, dia mengutarakan, seharusnya jika memang ada masalah substansial yang ingin dibicarakan, maka Munir cs bisa mengupas itu di musda yang disiapkan pihaknya. Sebab dia pun menyadari, musda merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam KNPI. Karenanya, saat ada permintaan penundaan dengan berbagai pertimbangan, harusnya disampaikan di musda.

“Kalau meminta perpanjangan kepengurusan, tidak ada landasan yuridisnya. Perpanjangan tidak bisa lagi. Tidak ketemu di situ komunikasinya,” ujarnya.

Ketika ada pihak yang menghubungkan pelaksanaan Musda KNPI Kutim syarat akan kepentingan politik dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kutim, Arif menyampaikan, itu menjadi hal lumrah. Dirinya pun tidak dapat melarang orang untuk berpikiran demikian. “Saya kira itu hal yang wajar, biasa, dan lumrah saja,” imbuhnya.

Munir Perdana Ikut Bersikap

Polemik atas pelaksanaan Musda KNPI Kutim yang menunjuk Felly Lung sebagai ketua baru, sempat didiamkan Munir Perdana. Namun seiring munculnya banyak persoalan dan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan itu, Munir selaku ketua KNPI Kutim, pun akhirnya ikut angkat bicara.

Baca Juga  Lupa Ingatan Usai Bunuh Istri dan Anak, Polisi Kesulitan Ungkap Motif Pembunuhan

Lewat media ini, Munir Perdana secara tegas menyatakan, kalau pernyataan Pemerintah Kutim yang menilai Musda KNPI Kutim sudah klir dan memberikan legalitas, adalah suatu kekeliruan besar. Menurutnya, punya dan tidaknya legitimasi musda KNPI Kutim, bukan ditentukan Pemerintah Kutim. Bahwa KNPI harus bersinergi dengan pemerintah, benar. Tapi pemerintah bukan lembaga satu-satunya yang melegitimasi KNPI.

“Legitimasi KNPI ditentukan dari seluruh rangkaian prosesnya. Dari kepanitiaan hingga tahapan musdanya. Harus diakui bahwa musda kali ini serba senyap, serba instan. Tidak ada euforia yang dirasakan pemuda Kutim. Seharusnya, satu atau dua bulan sebelum musda, euforia itu sudah terasa. Siapa peserta dan kandidatnya,” ketusnya saat dihubungi, Minggu (7/6/2021).

Dia menuturkan, yang banyak dikritik DKP dan OKP maupun pengurus KNPI Kutim, musda yang diinisiasi KNPI Kaltim begitu banyak mengabaikan aturan yang tertuang dalam AD ART. Pengambilalihan musda oleh KNPI Kaltim juga dianggap tidak berdasar.

“Katanya kami diberikan waktu melaksanakan musda sampai Maret 2021, itu tidak benar. Karena pada bulan Desember 2020, kami meminta perpanjangan SK sebagai dasar kami membentuk panitia yang sampai hari ini surat kami belum ditanggapi. Pelaksanaan musdanya semua cacat dan sarat kepentingan. Contohnya, tidak adanya proses registrasi dan verifikasi peserta hingga pelaksanaan pendaftaran calon ketua. Sementara itu menjadi penentu atas legitimasi Musda KNPI,” paparnya.

Baca Juga  Tangki Kilang Cilacap Terbakar saat Hujan Deras Disertai Petir

“Bukan semata-mata didukung pemerintah, lantas dianggap terlegitimasi. Enggak begitu. KNPI memiliki dasar aturan serta AD ART tersendiri dalam melaksanakan kerja-kerja kelembagaannya, termasuk musda,” imbuhnya.

Bantah Adanya Koordinasi dari KNPI Kaltim

Perihal adanya komunikasi dan koordinasi dari KNPI Kaltim tentang pengambilalihan musda, secara tegas ditepis Munir Perdana. Dia menyebut, kalau yang demikian hampir enggak pernah ada. Dai menyebutkan, komunikasi yang dilakukan KNPI Kaltim semua tersentral ke Pemerintah Kutim. Begitu juga dengan surat pelaksanaan musda, tidak pernah sampai ke tangan mereka

“(Pertemuan katanya Kamis lalu) itu enggak pernah ada. Komunikasi mereka itu, lagi-lagi ke pemerintah. Ke bupati, ke wakil bupati. Termasuk surat pengambilalihan Musda KNPI Kutim, itu diserahkan ke wakil bupati, bukan ke pengurus KNPI Kutim,” ungkapnya.

Baca Juga  Jadi Incaran Para Siswa, Ini 10 Peringkat SMA Terbaik di Kaltim Berdasarkan Hasil Pendataan LTMPT

Hingga dengan pelaksanaan musda, Munir mengaku, pihaknya tidak pernah menerima surat apapun. Padahal jika merujuk pada aturan yang tertuang dalam AD ART, musda KNPI kabupaten/kota, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.

“Kalau bahasanya periodisasi telah selesai, itu saya akui. Tapi harus flasback juga. Tidak ada keinginan KNPI Kutim mengulur-ulur musda. Bahkan awal Februari, kami sudah mengupayakan itu. Kami sudah bentuk panitia, rapimda sesuai AD ART. Tapi teman-teman provinsi yang mengganjalnya,” ketusnya.

Dengan pertimbangan masa pandemi, OKP dan DKP lalu mengusulkan agar musda dilaksanakan secara virtual. Salah satu pihak yang menyarankan dan mendorong hal itu, yakni Arif Rahman Hakim yang saat itu masih menjabat sebagai ketua harian KNPI Kaltim.

“Dan saya ingat sekali, Arif Rahman Hakim sendiri yang kemudian mengusulkan, bagaimana kalau musda dilakukan secara virtual. Saya sampaikan, akan saya koordinasi dengan DKP dan OKP. Kemudian disetujui dilaksanakan virtual. Tapi apakah karena saya kembali terpilih, kemudian diupayakan dianulir ke DPP. Demi soliditas pemuda Kutim, kami tunduk dan patuh  terhadap arahan DPP,” paparnya.

Baca Juga  Narkotika Jaringan Internasional Dijegal Dirjen Pemasyarakatan, Sita 1,127 Ton Narkoba Senilai Rp1,6 Triliun

Namun demikian, Munir memastikan, kalau pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap berbagai pelanggaran AD ART KNPI kaltim tersebut. Salah satunya, memastikan kalau pada 30 Juni 2021, pihaknya akan tetap melaksanakan Musda KNPI Kutim yang ke-7, bukan ke-13 sebagaimana digagas KNPI Kaltim. Apalagi suara untuk mengadakan musda itu mayoritas lahir dari para pengurus OKP dan DKP KNPI Kutim.

“Saya dapat bocoran, kalau tidak ada satu pun DKP yang hadir dalam musda yang diadakan KNPI Kaltim. Artinya, legalitasnya sangat diragukan. Sekarang, kami sedang menyiapkan musda,” ucapnya.

Munir sendiri menegaskan, musda yang kini digagas pihaknya, merupakan tanggung jawab moril terhadap para pengurus OKP dan DKP. Mereka semua memiliki suara senada agar dia menyelenggarakan Musda KNPI Kutim berdasarkan aturan-aturan yang semestinya, sesuai AD ART. Tidak dirampas begitu saja demi hasrat politik satu dua orang.

“Ini bukan soal Munir Perdana menjadi ketua lagi, ini tentang proses organisasi yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang mengkritik ini, bukan hanya saya pribadi, tetapi semua OKP dan DKP yang merasa ada banyak pelanggaran,” tandasnya. (*)

Penulis: Redaksi Akurasi.id
Editor: Dirhanuddin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks