Pengamanan Ketat di Kejaksaan Agung: Penjelasan TNI Soal Peningkatan Keamanan

Akurasi.id – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar, memberikan penjelasan terkait kehadiran Polisi Militer (POM) di kantor Kejaksaan Agung. Nugraha menegaskan bahwa pengamanan tidak hanya difokuskan pada gedung, tetapi juga mencakup beberapa pejabat penting di Kejaksaan Agung.

Keberadaan Polisi Militer TNI di Kejaksaan Agung ini berdasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Kejaksaan Agung dan TNI pada 6 April 2023. MoU ini berisi tentang kerja sama dalam penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan, termasuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) dan dukungan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Menurut Nugraha Gumilar, penandatanganan MoU ini menjadi dasar pelaksanaan pengamanan oleh Polisi Militer TNI di Kejaksaan Agung. “Pengamanan ini dilaksanakan sesuai dengan MoU Nomor 4 Tahun 2023 dan MoU Nomor NK/6/IV/2023/TNI yang ditandatangani pada 6 April 2023,” ujar Nugraha pada Minggu, 26 Mei 2024.

Nugraha juga menambahkan bahwa bantuan pengamanan dari Polisi Militer TNI sudah berlangsung sejak MoU tersebut diteken. “Bantuan pengamanan sudah dilaksanakan jauh sebelumnya dalam rangka mendukung penegakan hukum, karena di sana ada Jampidmil,” jelas Kapuspen TNI.

Situasi keamanan di Kejaksaan Agung meningkat setelah adanya dugaan penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) oleh anggota Densus 88. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam unggahan di akun resmi Instagramnya sempat menampilkan foto pengamanan Gedung Kejaksaan Agung oleh polisi militer TNI.

Unggahan tersebut menyatakan bahwa peningkatan pengamanan dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk patroli rutin, pemeriksaan kendaraan, dan pengawasan terhadap individu yang keluar masuk area tersebut. “Personel Puspom TNI bekerja sama dengan pihak keamanan internal Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman,” demikian keterangan unggahan tersebut.

Namun, unggahan ini kemudian dihapus. Kapuspen TNI menegaskan bahwa pengamanan yang dilakukan tidak terkait dengan kasus penguntitan yang ramai dibicarakan. “Pelaksanaan pengamanan dilakukan seperti biasanya, tidak ada yang istimewa,” ujar Nugraha.

Dengan kerja sama yang terjalin antara Kejaksaan Agung dan TNI, diharapkan keamanan di lingkungan Kejaksaan Agung dapat terjaga dengan baik, sehingga mendukung kelancaran tugas dan fungsi penegakan hukum di Indonesia. (*)

Penulis: Nicky
Editor: Willy