HeadlineTrending

Samarinda Jadi Daerah Keempat yang Menyandang Status PPKM Darurat atau Level 4 di Kaltim

Samarinda Jadi Daerah Keempat yang Menyandang Status PPKM Darurat atau Level 4 di Kaltim
Kota Samarinda menjadi satu dari empat kabupaten/kota di Kaltim yang ditetapkan berada dalam status PPKM Darurat atau PPKM level 4. (Istimewa)

Samarinda Jadi Daerah Keempat yang Menyandang Status PPKM Darurat atau Level 4 di Kaltim. Ditetapkannya Samarinda dalam status PPKM level 4, menyusul meningkatnya kasus Covid-19, over kapasitas rumah sakit hingga masih rendahnya vaksinasi.

Akurasi.id, Samarinda – Pemerintah pusat menetapkan Samarinda sebagai daerah yang wajib melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat menyusul Balikpapan, Bontang, dan Berau.

Hal ini merupakan hasil rakor Pemprov Kaltim beserta Presiden Joko Widodo mengenai evaluasi penanganan Covid-19 di Indonesia, yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Heart Of Borneo Lantai 2 Kantor Kegubernuran Kaltim, pada Senin (19/7/2021).

Kepada awak media, Asisten I Setdaprov Kaltim Jauhar Efendi mengatakan, selain penetapan Samarinda sebagai daerah yang wajib melaksanakan PPKM Darurat, dalam rakor tersebut juga membahas mengenai penetapan penggantian sebutan atau istilah menjadi PPKM level 4.

“Jadi kita di Kaltim ada 4 daerah yang diberlakukan PPKM Darurat. Sekarang diganti PPKM level 4, termasuk Samarinda,” kata Jauhar usai mendampingi Gubernur Kaltim Isran Noor menghadiri rapat evaluasi penanganan Covid-19.

Jauhar menjelaskan, penggantian nama ini merupakan usulan pemerintah daerah. Lantaran banyak masyarakat yang merasa ngeri atau khawatir apabila suatu kawasan disebut PPKM Darurat. Sehingga, kini sebutan atau istilah PPKM Mikro, PPKM Diperketat, dan PPKM Darurat akan diubah menjadi PPKM level 1 hingga level 4.

“Ya, usulan dari daerah. Ada masyarakat merasa ngeri atau menakutkan dengan istilah darurat. Sehingga usulan ini disetujui Bapak Presiden. Dengan mengganti istilah atau sebutan level,” terang dia.

Terkait dengan penetapan Samarinda level 4, diungkapkan Jauhar, lantaran jumlah masyarakat yang terpapar di Kota Tepian, sebutan Samarinda, masih cukup tinggi. Selain itu, adanya indikasi keterbatasan bed occupancy rate (BOR) yang diperuntukkan bagi pasien Covid-19 di rumah sakit atau pusat karantina. Realisasi vaksinasi pun menjadi salah satu indikator penetapan PPKM.

Baca Juga  Wajah Pendidikan Pulau Gusung: Kala Satu-Satunya Sekolah “Panggung” Mimpi Puluhan Anak Pesisir Itu Runtuh (2)

“Kebijakan ini harus kami sikapi dengan semakin meningkatkan kesadaran, bahwa pandemi masih terjadi. Kunci menghadapi ini adalah tetap terapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat. Itu saja,” paparnya.

Sebagai informasi, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Samarinda yang dirilis Satgas Covid-19 tanggal 18 Juli 2021 mencapai 16.796, dengan penambahan sebanyak 184 kasus. Kasus kesembuhan sebanyak 14.867, kemudian kasus kematian sebanyak 472 orang.

Baca Juga  Kronologi Rektor UI Mengundurkan Diri dari Komisaris BUMN

Hingga dengan berita ini diturunkan, wartawan media ini masih mencoba mengonfirmasi kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota Samarinda Andi Harun-Rusmadi terkait kebijakan tersebut. Terutama untuk mengetahui kebijakan apa yang selanjutnya diambil Pemkot Samarinda atas hal tersebut. (*)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks