Trending

Sidang Dua Aktivis Mahasiswa Terus Berlanjut, Kuasa Hukum: JPU Tidak Bisa Jelaskan Alasan Penahanan

Sidang Dua Aktivis Mahasiswa Terus Berlanjut, Kuasa Hukum: JPU Tidak Bisa Jelaskan Alasan Penahanan
Kuasa Hukum FR dan WN, Bernard Marbun, menggelar konferensi pers atas kasus hukum yang menjerat dua aktivis mahasiswa yang ditangkap pihak kepolisian. (Muhammad Budi Kurniawan/Akurasi.id)

Sidang dua aktivis mahasiswa terus berlanjut, Kuasa Hukum: JPU tidak bisa jelaskan alasan penahanan. Tidak hanya itu, proses hukum dianggap cacat material, terutama saat agenda pembacaan eksepsi. JPU tidak bisa menjelaskan mengapa dua aktivis mahasiswa ditahan.

Akurasi.id, Samarinda Kasus persidangan FR dan WN merupakan dua aktivis mahasiswa yang ditangkap oleh pihak kepolisian saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 November 2020 lalu, masih terus berlanjut.

Kedua aktivis mahasiswa tersebut ditetapkan menjadi terdakwa atas kerusuhan aksi yang dilakukan di depan kantor DPRD Kaltim. Sampai saat ini FR dan WN masih tetap menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Kuasa hukum dari FR, Bernard Marbun kembali angkat bicara. Kepada awak media, dia mengatakan, bahwa adanya cacat material saat agenda pembacaan eksepsi pada saat menggelar sidang pekan lalu. Ia menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa menjelaskan mengapa dua aktivis mahasiswa ditahan oleh pihak aparat.

“Dari tanggapan eksepsi yang dilayangkan. Kami harap majelis bisa objektif, karena dalam dakwaan yang dilakukan JPU hanya satu lembar. Sedangkan kami menanggapi dengan 14 lembar. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 ini tidak ada unsur menjatuhkan,” jelas Bernard Marbun saat menggelar konferensi pers, Kamis (4/2/2021).

Bernard juga mengungkapkan rasa kekecewaannya atas putusan majelis hakim, karena saat sidang dirinya tidak bisa menemani kliennya dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

“Saya harap, kalau memang sidangnya offline agar diperbolehkan walaupun harus tes swab dulu. Karena ini tidak ada aturan menghalangi kuasa hukum untuk menemani kliennya,” ketusnya.

Baca Juga  Kronologi Insiden Susur Sungai Ciamis, Berawal dari Pramuka

Bernard berharap, pihak kepolisian dan pengadilan tidak terlalu mendramatisir keadaan dengan memaksakan menjatuhi hukuman terhadap kedua aktivis mahasiswa tersebut. Selain itu, pihak JPU diharapkan lebih objektif terhadap kedua aktivis mahasiswa itu.

“Dalam proses persidangan pekan lalu, kami menilai bahwa JPU tidak dapat memberikan penjelasan mengapa kedua aktivis mahasiswa yang menjadi klien kami itu harus ditahan pihak kepolisian,” pungkasnya. (*)

Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Artikel Terkait

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks