Hard NewsHeadline

Tujuh Tahanan Politik Papua Diminta Dipulangkan, Penahanan ke Kaltim Dianggap Menistakan Nilai Kemanusiaan

Tahanan Politik
Para tersangka tahanan politik Papua berharap dapat dipulangkan ke daerah asal mereka. (Istimewa)

Akurasi.id, Balikpapan – Buktar Tabuni, Agus Kossay, Fery Kombo, Alexander Gobay, Steven Itlay, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin yang saat ini berstatus tersangka dan ditahan di Polda Kalimantan Timur berharap dapat dipulangkan kembali ke Papua agar dapat berinteraksi dan dikunjungi oleh keluarga  mereka yang seluruhnya berdomisili di Papua.

Hal ini disampaikan oleh Ni Nyoman Suratminingsih salah satu Kuasa Hukum para Tersangka setelah membesuk ke tujuh Tahanan Politik Papua tersebut di ruang tahanan Polda Kalimantan Timur pada Rabu (13/11/19).

Baca Juga: Ketika Hetifah dan Syarifatul Bicara Pembangunan Kaltim, Lepaskan Tambang Majukan Pariwisata

“Besar harapan dari tujuh tahanan politik Papua yang saat ini ditahan untuk segera dipulangkan ke Jayapura agar dapat dikunjungi oleh keluarga mereka,” ungkapnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian menolak permintaan keluarga untuk memulangkan tujuh tahanan politik Polda Papua  dengan alasan sebagai langkah pihak kepolisian untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar pasca terjadinya kerusuhan di Papua pada Agustus 2019.

“Pada prinsipnya kami menghargai langkah preventif pihak kepolisian untuk melindungi kepentingan umum, namun langkah tersebut tidak serta merta mengesampingkan sisi kemanusiaan dan kondisi psikologis, mengingat klien kami memiliki keluarga yang ingin bertemu dan berinteraksi dengan mereka, namun terkendala jarak antara Jayapura dan Balikpapan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ujarnya.

Ni Nyoman menambahkan sudah sewajarnya jika para tersangka, meminta untuk dipulangkan mengingat sejak awal proses pemindahan dari rutan Polda Papua ke Polda Kaltim pada 4 Oktober 2019 hanya didasarkan pada surat Ditreskrimum Polda Papua Nomor: B/816/X/RES.1.24/2019/Ditreskrimum, tertanggal 4 Oktober 2019 yang dilakukan pihak kepolisian menyalahi prosedur.

“Jika merujuk pada ketentuan Pasal 84 dan 85 KUHAP bahwa  Pengadilan Negeri atau Kejaksaan Negeri memiliki wewenang untuk mengatur pemindahan tahanan oleh karenanya tindakan pihak kepolisian yang melakukan pemindahan tahanan terhadap klien kami menyalahi prosedur,” jelasnya.

Selain itu tujuh orang tahanan politik Papua yang ditahan di Rutan Polda Kaltim disebut-sebut juga kehilangan haknya untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Menurut pengakuan para tahanan, mereka tidak dapat beribadah sesuai agama mereka (Protestan dan Katolik) dikarenakan sarana ibadah yang minim dan tidak adanya rohaniwan yang disediakan oleh Polda Kaltim.

Lebih lanjut, ketujuh tahanan politik Papua yang ditahan di Rutan Polda Kaltim merupakan pemimpin aktivis mahasiswa dan aktivis politik Papua ditangkap pihak kepolisian pada 5 September 2019 – 17 September 2019 pasca terjadinya kerusuhan di Papua Agustus 2019.

“Terhitung  lebih dari 40 hari ditahan di Balikpapan sejak ditangkap hingga hari ini pula mereka tidak pernah berinteraksi dengan keluarganya. Tentunya secara psikologis mengganggu klien kami oleh karena itu kami selaku kuasa hukum berharap pihak kepolisian memulangkan mereka kembali ke Polda Papua untuk menjalani proses hukumnya di sana sehingga selama ditahan dapat sewaktu-waktu dikunjungi keluarganya,” tutupnya. (*)

Editor: Dirhanuddin

Catatan: Tulisan ini merupakan rilis dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menyikapi kasus tujuh tahanan politik asal Papua yang hingga kini masih ditahan di Rutan Polda Kaltim.

Tags
Show More

Tinggalkan Komentar!

avatar

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close