Catatan

Visi Politik Keummatan dan Kebangsaan

Menguak Alasan di Balik Perjuangan Politik

Visi Politik Keummatan dan Kebangsaan
Haidir (Istimewa)

Ditulis Oleh: Haidir

4 April 2019

Mengapa saya berpolitik? Pertanyaan ini tentu terkait dengan pandangan saya yang mungkin berbeda dengan cara pandang orang lain tentang alasan seseorang tidak berpolitik atau menempuh jalan lain untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Banyak sektor yang dijadikan tempat untuk membangun bangsa dan negara ini. Misalnya ada orang yang mengabdi di bidang pendidikan, ekonomi, seni, dan jalur-jalur lain yang memang bermanfaat untuk bangsa ini. Tentu saja saya memiliki alasan yang melatarbelakangi mengapa saya berpolitik.

Politik adalah bagian paling cepat untuk mengeksplorasi dan memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki. Politik bisa dengan cepat mengantarkan kita pada tujuan yang kita harapkan. Di dunia politik, kita dengan cepat mengeksekusi dan mengubah keadaan masyarakat. Namun demikian sebaliknya, di ranah politik ini pula tidak sedikit orang gagal dan berakhir dengan kehancuran karir. Dalam makna peran menciptakan perbaikan kondisi kehidupan kebangsaan, penguatan peran politik memiliki nilai utama. Karena peran politik menjadi sentral dalam kebijakan dan muara dari banyak urusan kebangsaan dan kenegaraan. Dunia politik menjadi dasar berkembangnya pendidikan, sosial budaya, ekonomi, keagamaan, dan lain sebagainya. Kalau politik sebagai muara dari setiap kebijakan ini tidak kita jaga, maka aliran dan bagian lainnya akan kotor. Analoginya apabila muara sungai kotor, maka seluruh alur sungai sampai ke muara akan kotor. Sebaliknya jika muaranya bersih, maka sangat mungkin perjalanan air sampai ke muara akan bersih. Demikian pula halnya politik. Politik ini harus kita benahi. Agar seluruh kebijakan akan sesuai dengan cita-cita bersama dan harapan orang banyak.

Saya tidak hendak menyatakan bahwa politik merupakan satu-satunya cara untuk berbuat yang terbaik bagi negara dan bangsa. Banyak cara untuk mengabdi di negara ini. Tentu saja setiap orang memiliki perspektif yang berbeda. Ada yang berkhidmat di bidang ekonomi, seni, pendidikan, dan lainnya. Itu semua tidak bisa kita nafikan. Setiap orang memiliki dasar atas pandangan dan arah perjuangannya. Namun keyakinan dan potensi setiap orang tentu berbeda-beda. Bagi saya secara subyektif, potensi yang saya miliki lebih perspektif untuk terjun ke ranah politik. Pembelajaran, hubungan, dan komunikasi dengan berbagai politisi, pengambil kebijakan, dan partai politik terbangun cukup lama. Dari banyaknya komunikasi yang sudah saya bangun ini, memberikan peluang untuk saya terjun di dunia politik. Bagi saya, politik adalah bagian dari ikhtiar untuk berkontribusi dan mengabdikan diri membangun bangsa ini.

Saya mengawali karir di kampus. Saya berlatar belakang akademisi. Sebelum ini saya konsen pada pendidikan perguruan tinggi. Selama itu pula saya berhadapan dengan ribuan mahasiswa. Saya banyak melakukan diskusi dan komunikasi dalam pertemuan-pertemuan. Beragam pengetahuan dan opini tentang konsep-konsep ekonomi saya pelajari. Background saya adalah pengajar ilmu ekonomi.

Bicara dalam ranah teori itu hanya menghasilkan teori baru. Tidak ada kontribusi yang nyata dalam membangun masyarakat. Nah, mengapa pergeseran ini saya lakukan? Terkait pergeseran fokus ikhtiar atau fokus perjuangan ini, atas perenungan yang cukup lama. Andai saja pemerintahan dan masyarakat berjalan sebagaimana yang kita harapkan, tentu peran seorang pendidik akan memberikan pengaruh yang cukup kuat dan signifikan untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Tetapi pemerintahan dan kondisi sosial masyarakat menghadapi beragam persoalan. Maka kita harus terlibat untuk memperbaikinya.

Saya melihat upaya perbaikan pemerintahan dan masyarakat ini tidak lagi efektif dengan fokus pada satu bidang saja. Bahkan dunia akademisi yang selama ini saya geluti sering kali berhadapan dengan ketidakpastian oleh adanya kebijakan politik yang tidak memiliki komitmen kuat kepada dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk terjun dalam posisi pengambil kebijakan.

Pengambilan kebijakan itu paling efektif hanya bisa dilakukan di eksekutif dan legislatif. Di eksekutif bisa menjadi kepala daerah atau aparat sipil negara. Bidang yang terakhir ini sudah terlampau jauh untuk saya lakoni. Ada syarat yang tidak bisa saya penuhi.  Yang masih terbuka bagi saya adalah masuk di lembaga perwakilan rakyat. Itu diatur dalam undang-undang. Di daerah, lembaga perwakilan rakyat dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekarang ini, saya perhatikan, posisi akademisi tidak berpengaruh signifikan dalam memengaruhi pengambilan kebijakan publik. Sehingga kebijakan-kebijakan yang tercipta minim analisa yang kuat. Selain itu, sebagai akademisi, upaya kita membangun masyarakat membutuhkan waktu yang lama. Bukan hanya satu atau dua tahun. Lembaga pendidikan berperan menyiapkan kader-kader yang nanti akan dinikmati outputnya dalam waktu 10 atau 15 tahun ke depan. Mungkin saja bisa lebih lama dari itu. Sementara problem-problem sosial, masyarakat, dan pemerintahan terjadi setiap hari. Bisa saja pendidikan untuk membangun generasi ini akan rusak oleh tatanan dan kebijakan yang keliru di pemerintahan yang melingkupi dunia pendidikan akademis. Mau tidak mau kita harus masuk dalam sistem kebijakan  politik. Kalau tidak, maka perangkat-perangkat dan bangunan perkaderan yang kita siapkan di dunia pendidikan terancam akan rusak tatanannya. Itu bisa terjadi ketika kebijakan-kebijakan di pemerintahan mengebiri banyak aspek. Pandangan ini mungkin sangat subyektif. Tapi pandangan ini juga terkait dengan teori-teori umum.

***

Ada pandangan bahwa dunia politik itu memuat benturan kepentingan. Banyak hal yang dikonotasikan negatif di medan politik. Sehingga politik dianggap sesuatu yang “kotor”. Sementara dunia pendidikan dianggap wilayah yang “suci”. Ini bergantung pada pribadi. Kita tidak bisa menutup mata bagaimana akademisi terseret dalam politik praktis. Kalau kita bersepakat dunia pendidikan itu suci–walaupun saya sendiri tidak sepakat–maka sekarang sudah ternodai oleh tarikan-tarikan kepentingan politik praktis.

Sejatinya itu kembali kepada oknum atau personal. Bergantung kekuatan integritasnya. Ketika kita berada di wilayah yang dianggap bersih, maka yang kotor pun akan dianggap suci. Hal sebaliknya di wilayah yang kotor, maka yang suci pun akan terlihat kotor. Ini hanya pandangan umum. Kenyataannya, kita tidak bisa menutup mata bahwa di dunia politik dan lembaga pemerintahan, banyak orang yang bersih dan terjaga integritasnya. Di yudikatif kita mengenal almarhum Baharuddin Lopa dan Jendral Hoegeng Imam Santoso. Itulah orang-orang yang sudah masyhur. Kemudian di wilayah eksekutif, kita mengenal Mar’ie Muhammad. Dia dikenal sebagai Mr. Clean. Sekarang, di lembaga legislatif kita mengenal Mahfud MD. Ada juga Kiai Ma’ruf Amin. Dulu beliau seorang politisi yang terlibat sebagai wakil rakyat. Artinya, ketika mereka tidak mempunyai masalah secara hukum, kita menganggap mereka bersih.

Dari sekian banyak orang yang masuk dunia politik, memang banyak orang yang mampu bertahan dengan integritasnya dan terlepas dari persoalan moral dan hukum. Apakah orang-orang yang mampu bertahan ini karena kepiawaian mereka menjaga dirinya? Itu perlu dibuktikan. Selama mereka tidak pernah secara nyata bermasalah pada aspek moral dan menjadi tersangka dalam urusan hukum, maka mereka dianggap sebagai orang yang bersih.

Di lembaga negara banyak ditemukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Opini umum sudah terbentuk begitu. Tetapi aspek lain termasuk pendidikan dan ekonomi, tidak bisa kita anggap pasti sebagai dunia yang bersih. Hanya saja di situ sorotan hukum tidak maksimal. Setelah orang-orang yang terlibat di dalamnya masuk politik, baru ada sorotan publik dan hukum. Sejatinya bukan karena mereka bersih atau kotor. Hanya saja dunia mereka sebelumnya kadang tidak terlalu menarik untuk disoroti secara hukum. Artinya kesalahan pribadi setiap orang yang terlibat di dalamnya acap tidak begitu menarik untuk disoroti meskipun kadang ada kemungkinan terjadi pelanggaran moral dan hukum di dalamnya.

***

Bangsa kita memiliki banyak persoalan. Kalau kita mempelajari semua lini, nyaris tidak ada yang klir. Hatta lembaga keagamaan tidak terjamin kebersihannya. Karena berbagai persoalan bangsa ini sudah begitu kompleks, maka lingkungan agama sekalipun tidak menjamin kita akan suci di situ. Faktanya banyak ahli agama yang menghadapi masalah dan dianggap bermasalah. Dalam keadaan seperti ini, sistem dan lembaga keagamaan membutuhkan pembenahan. Apalagi dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Banyak hal yang harus diperbaiki di sana. Kalau mau mencari kesempurnaan di perguruan tinggi, tentu saat ini kita sulit menemukannya. Karena masih terdapat beragam kelemahan di dalamnya. Ini artinya di lembaga di luar politik juga tidak dalam keadaan terbaik. Dalam artian, tidak dalam keadaan bersih dari persoalan. Ini artinya pula pilihan menjadi akademisi atau politisi itu tidak menjadi tolak ukur antara yang “bersih” dan yang “kotor”. Karena di tempat manapun tidak menjamin kita pasti bersih atau pasti kotor di dalamnya. Nilai bersih dan kotor itu bukan melekat kepada lembaga-lembaga tersebut. Tetapi nilainya kembali kepada perilaku siapapun yang ada di dalamnya.

Kita ingin standar kebersihan dalam dunia politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan serta dunia lainnya sama. Kalau satu bagian rusak, maka akan berefek kepada aspek yang lain. Saya tidak menganggap diri saya sebagai orang baik. Tetapi kalau orang-orang yang berintegritas tidak masuk politik, maka siap-siaplah negara ini dikelola oleh para penjahat. (*)

Editor: Ufqil Mubin

Sekilas: Haidir adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara daerah pemilihan 2 (Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara Kaman).

5/5 (1 Review)
Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar!

avatar
Back to top button
Close
Close