Catatan

Kaum Muda Melawan Korupsi

Kaum Muda Melawan Korupsi
Herdiansyah Hamzah (Istimewa)

Ditulis Oleh: Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.

9 April 2019

“Tugas kaum muda adalah melawan korupsi.” Kurt Cobain.

Peringkat Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2018 mengalami peningkatan meski hanya satu poin. Pada 2017, IPK Indonesia berada di angka 37. Meningkat menjadi 38 pada 2018. Indonesia berada di peringkat 89 dari 180 negara dan peringkat empat ASEAN di bawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Peringkat IPK Indonesia yang naik turun ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengukur capaian pemberantasan korupsi. Bahkan salah besar jika upaya meningkatkan  IPK semata-mata dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab KPK hanya bagian kecil dari unsur penegakan hukum yang jadi tolak ukur IPK.

Penilaian IPK sendiri terdiri dari sembilan unsur penting. Mulai dari ekonomi, pelayanan publik, demokrasi, partai politik, pemerintahan, hingga penegakan hukum. Faktanya, di antara unsur penilaian IPK Indonesia, nilai yang paling jeblok adalah soal sistem politik dan demokrasi. Hal ini disebabkan makin maraknya praktek korupsi dalam sistem politik Indonesia. Untuk itu, sistem politik dan demokrasi harus diperbaiki agar kebal dari korupsi. Sehingga menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

Fakta bahwa sistem politik dan demokrasi kita sedang “sakit” bukanlah isapan jempol belaka. Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan Transparency Internasional menempatkan lembaga legislatif dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD) sebagai lembaga terkorup. Setidaknya kasus itu terjadi selama tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan dua faktor. Pertama, kian banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 144 anggota DPR dan DPRD yang sudah dipenjara karena kasus korupsi. Ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjalani proses hukum dan menunggu vonis pengadilan.

Kedua, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, pengawasan, dan penganggaran) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius. Yang ada justru persekongkolan jahat yang berujung tindak pidana korupsi. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari mengusulkan revisi Undang-Undang tentang KPK yang justru melemahkan lembaga antirasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

Secara keseluruhan, selain 144 anggota DPR dan DPRD, juga terdapat 25 menteri atau kepala lembaga, empat duta besar, tujuh komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan wali kota, 130 pejabat eselon satu sampai tiga, dan 14 hakim, yang sudah dipenjara karena kasus korupsi. Tentu saja partai politik adalah pihak yang dituding paling bertanggung jawab. Merekalah penyumbang terbesar dari para koruptor ini.

Mengenai tipologi kasus atau jenis kasus korupsi yang ditangani KPK, penyuapan menempati urutan teratas. Ini tidak mengherankan jika dikaitkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang berasal dari upaya suap menyuap tersebut. Bahkan pada 2018, OTT KPK memegang rekor terbanyak sepanjang keberadaannya. Jumlahnya mencapai 29 OTT.

Memahami Untuk Membasmi

Pada 2006 atau empat tahun setelah KPK resmi berdiri, sebuah buku diluncurkan KPK dengan judul Memahami Untuk Membasmi. Ini pula yang dijadikan tagline oleh hampir seluruh elemen masyarakat. Khususnya orang-orang yang mempunyai kepedulian dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pesan pokoknya adalah, “Mustahil memenangkan pertempuran tanpa mengenali musuh dengan baik. Mustahil membasmi korupsi tanpa memamahinya terlebih dahulu.”

Ini adalah rumus utama dalam perkara apapun. Bahkan ketika Anda mengejar lawan jenis pun, mesti memahami tabiat dan kebiasaannya telebih dahulu, bukan? Dia suka makan apa, warna kesukaannya apa, hal yang paling dia benci, dan lain sebagainya. Sebab tanpa informasi yang memadai, sudah pasti taktik dan strategi Anda akan menemui kegagalan. Ibarat seorang dokter, maka resep obat penyembuh bagi pasiennya sangat ditentukan ketepatan diagnosa terhadap penyakit pasiennya. Diagnosa yang salah bisa berujung maut bagi pasien. Penting untuk memahami korupsi sebelum kita membasminya. Karena itulah, kita mesti memahami bagaimana “anatomi korupsi” sebagai modal kita untuk melawannya.

Hal pertama yang harus diketahui dalam anatomi korupsi adalah peristilahan. Apa sesungguhnya yang disebut dengan korupsi itu? Menurut asal kata, korupsi berasal dari bahasa latin. Yakni corruptio. Kata ini memiliki kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Andi Hamzah, dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti corruption, corrupt (Inggris); corruption (Prancis), dan corruptie atau korruptie (Belanda).

Kita dapat menyimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia berupa kata “korupsi”. Webster’s Third New International Dictionary, sebagaimana dikutip Robert Klitgaard, memberikan definisi korupsi sebagai, “Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.”

Robert Klitgaard memberikan rumusan untuk memahami korupsi sebagai berikut: C=M+D-A. Corruption is Monopoly+DiscretionAccountability. Korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi minus akuntabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan klasifikasi korupsi dalam tujuh jenis: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Dari Mana Kita Harus Memulai?

Sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, peran kaum muda begitu besar. Sebagai contoh, kemerdekaan Indonesia tidak akan diproklamirkan jika tak ada keberanian kaum muda “menculik” Sukarno-Hatta. Atas dasar itulah generasi tua yang cenderung peragu mengambil keputusan penting menyatakan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Optimisme dan idealisme kaum muda dibutuhkan dalam upaya memberantas korupsi. Kata Soe Hok Gie, “Makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi.”

Ada beberapa langkah yang perlu diambil kaum muda. Antara lain: Pertama, mulailah dengan membongkar perilaku korupsi di lingkungan Anda. Di sekolah, kampus, tempat kerja, dan lain-lain. Perilaku lembaga yang korup melahirkan karakter individu yang korup pula. Kedua, controlling the power. Kita harus memulai di lingkungan sendiri. Terutama di mana letak kekuasaan dan kewenangan itu berada. Benar kata Lord Acton, kekuasaan cenderung korup. Ketika seseorang berkuasa, maka potensi menyalahkangunakan kekuasaannya (abuse of power) juga akan semakin besar. Seperti kata pepatah latin, “Honores mutant mores.” Kekuasaan cenderung mengubah perilaku seseorang. Kejahatan terbesar dari seseorang yang berkuasa adalah ketika ia sudah merasa lebih dari orang lain.

Ketiga, follow the money, follow the asset. Dalam segala hal, fokus awas kita tentu saja harus berada di salah satu episentrum korupsi. Yakni di mana perputaran uang berada. Mulai dari pajak-pajak rakyat, APBN dan APBD, hingga eksploitasi SDA. Keempat, membuka jejaring. Isu korupsi tertanam di semua sektor. Mulai dari mahasiswa, perempuan, buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, dan lainnya. Agar hantaman pukulan terhadap korupsi itu kuat, maka persekutuan di semua sektor perlu dilakukan. Gerakan yang ekslusif, elitis dan sektarian, nafasnya tidak akan panjang.

Kelima, menjadikan rakyat sebagai penyokong utama gerakan anti korupsi. Belajarlah dari KPK. Tanpa dukungan rakyat yang massif, mustahil KPK bisa berdiri tegak hingga saat ini. Keenam, dukunglah orang-orang yang bersih dan punya rekam jejak yang baik dan konsisten terhadap isu anti korupsi. Mereka harus didorong untuk menempati pos-pos kekuasaan yang strategis. Karena korupsi tidak cukup dengan berkampanye. Tetapi juga penting untuk bertarung di setiap level struktur kekuasaan.

Ketujuh, senantiasa bersikap jujur. Itu prinsip yang mesti kita pegang. Meskipun harus berhadap-hadapan dengan kawan atau keluarga sendiri, itu adalah pilihan dan prinsip yang harus kita pegang. Sebagaimana kata John Lennon, “Bersikap jujur bisa jadi tak membuat kita mendapat banyak sahabat namun akan selalu membuat kita mendapat sahabat yang tepat.” (*)

Editor: Ufqil Mubin

Sekilas: Herdiansyah Hamzah adalah dosen dan peneliti di Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda.

5/5 (3 Reviews)

Tags

1
Tinggalkan Komentar!

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
newest oldest most voted
trackback

[…] 2019, Aula Lantai 3 Rektorat Universitas Mawarman, 09 April 2019. Tulisan ini juga dapat dibaca di Akurasi.id dan Klik […]

Artikel Terkait

Back to top button
Close
Close