Upayakan program normalisasi dan lahan pertanianan, DPRD Pastikan Kaltim siap sambut IKN. DPRD Kaltim ingin benar-benar merealisasikan arti dari program ketahanan pangan hingga swasembada pangan. Mengingat potensi lahan yang begitu luar biasa besar dimiliki Kaltim.
Akurasi.id, Samarinda – Mempersiapkan Kaltim untuk menyambung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), DPRD Kaltim memastikan lahan untuk bidang pertanian sudah mencapai 2.000 hektar. Nantinya, para petani di Kaltim akan terus didorong untuk membuka lahan pertanian, sehingga stok pangan, terutama beras semakin banyak.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan, saat ini program penyediaan lahan telah berjalan sesuai fungsionalnya. Lahan-lahan yang selama ini tidak tergarap maksimal, terus didorong akan dapat dimanfaatkan.
“Kami hanya memastikan program pertanian jalan dan upaya pemberdayaan petani juga baik. Sehingga kegiatan pertanian bisa berjalan sebagaimana fungsinya. Dan seberapa banyak tersedianya lahan pertanian dan seberapa banyak manfaatnya,” ucap Samsun.
Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan beberapa kepala desa, salah satunya Desa Padat Karya yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) dalam upaya memastikan tersedianya lahan untuk pengembangan ketahanan pangan.
“Dari Pak Kades, sudah memastikan bisa menyediakan 2 ribuan hektar. Karena ini berkaitan langsung dengan pangan. Dan juga jelang IKN. Kami harap program ini untuk pengembangan ketahanan pangan kita bisa, kita manfaatkan,” ujarnya.
Dengan bantuan pemerintah serta peran dari masyarakat yang memiliki tingkat gotong royong yang tinggi, ia meyakini program ini mampu memberikan manfaat. Meski diakui Samsun, dukungan anggaran atas pengembangan program pertanian di Kaltim belum begitu maksimal.
“Kebutuhan sekitar Rp7 miliar. Cuman yang kami anggarkan baru Rp5,5 miliar. Itu karena kepotong dana Covid-19, sehingga Rp2,5 miliar untuk optimalisasi lahan pertanian di Tenggarong Sebrang,” ungkapnya.
Alokasi anggarap Rp2,5 miliar itu sendiri untuk beberapa kegiatan, antara lain normalisasi sungai ada 6 blok. Masing-masing blok rata-rata memiliki panjang sekitar 1-2 kilometer. Kemudian, bangun jembatan, pintu air, gorong-gorong, chek dam dan yang lainnya.
Samsun mengaku saat ini pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah. Sebab program tersebut, baru hanya di aliran anak sungai menuju Sungai Pelajuan. “Ini baru anak sungai menuju Sungai Pelajuan. Muaranya di Sungai Pelajuan. Kalau kita normalisasi Sungai Pelajuan, air langsung turun ke Sungai Mahakam, Tanjung Batu. Dan bisa produktif selama 3 musim,” paparnya.
Selain itu, adapun persoalan lainnya ialah Sungai Pelajuan secara kewenangan masuk dalam pemerintah pusat. Sehingga APBD provinsi tidak dapat masuk. “Ini kewenangan BWS (Balai Wilayah Sungai Kalimantan III), jadi kami akan koordinasi dengan BWS,” tandasnya.
Diketahui, di daerah Sungai Pelajuan tersebut memiliki 6 desa, yakin Karang Tunggal, Bukit Raya, Manunggal Jaya, Tanjung Batu, Loa Lepu, dan Bangun Rejo yang memiliki 18 Kelompok Tani. Dengan adanya normalisasi Sungai Pelajuan itu bisa mengaliiri 6 desa. Lahan sawah enam desa yang mampu mengahsilka 4 ton padi perhektar setahun 2 kali. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Muhammad Aris
