Kaltim Peringkat 4 Daerah Minim Inovasi, DPRD Minta Gubernur Isran Noor Ambil Langkah Evaluasi
Kaltim Peringkat 4 Daerah Minim Inovasi, DPRD Minta Gubernur Isran Noor Ambil Langkah Evaluasi. Di antara evaluasi itu, yakni membedah ulang kinerja dari setiap kepala OPD saat ini, apakah sudah melaksanakan program yang menunjang visi Kaltim Berdaulat atau tidak.
Akurasi.id, Samarinda – Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) mengeluarkan hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020. Pemprov Kaltim mendapatkan penilaian indikator inovasi terendah keempat secara nasional. Bisa dikatakan, Kaltim merupakan salah satu provinsi miskin inovasi.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin mengatakan, ini menjadi catatan buruk bagi Kaltim. Untuk itu, Pemprov Kaltim perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja yang dimiliki seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim.
“Tetap ini bagian evaluasi kami, agar gubernur dalam menempatkan orang di OPD, merupakan mereka yang benar-benar kualitatif dan memiliki kemampuan sesuai bidangnya,” imbuhnya saat ditemui di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Selasa (22/6/2021).
Terkait dengan pencopotan kepala OPD yang dinilai kinerjanya rendah, lanjut Syafruddin, saat ini masih dalam taraf kompatibel. Dengan menempatkan mereka yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya di seluruh OPD, akan mampu meningkatkan penilaian. Tentunya juga harus didukung dengan program dan inovasi baru yang diciptakan.
“Ini mengingatkan saja pada gubernur, agar menempatkan pejabat di OPD harus mereka yang punya kompetensi dan punya kemampuan, supaya mimpi dan cita-cita gubernur menciptakan Kaltim Berdaulat dapat terwujud. Ditunjang dengan perangkat bawahan yang punya keunggulan,” kata dia.
Kendati demikian, politisi Partai PKB ini mengatakan, bahwa penilaian rendahnya inovasi Kaltim oleh pemerintah pusat ini terlalu terburu-buru. Sebab, banyak prestasi yang berhasil dikantongi Kaltim dalam berbagai hal. Sehingga harus ada indikator khusus yang transparan untuk melakukan penilaian inovasi.
”Inovasi kan susah diukur. Seperti jawaban yang disampaikan Pak Gubernur kemarin. Indikator mengawang-awang, mengambang jadi perlu adanya tabayun antara Pemprov Kaltim dengan Kemendagri untuk membicarakan apa sih indikator inovasi kerja itu. Sehingga semua tidak saling melemahkan dan menuduh bahwa Kaltim inovasi terendah nomor 4 dari bawah se-Indonesia,” jelas dia.
Terlebih selama adanya pandemi Covid-19 yang membatasi semua pergerakan pemerintah daerah, tentunya harus menjadi barometer juga dalam memberikan penilaian atas inovasi yang dimaksudkan. Mengingat di masa pagebluk, hampir semua ruang gerak terbatas untuk menghadirkan inovasi.
“Hari ini semua terbatas dan dibatasi, makanya susah kita mengukur kinerja pemprov. Semua terbatas kan. Pusat mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan, provinsi juga sama. Jadi memang agak terlalu terburu-buru kalau Kaltim disebutkan miskin inovasi atau tertinggal,” ujarnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
