Ironi Berkepanjangan, 20 Persen APBN Berasal dari Pertambangan Kaltim, yang Kembali Hanya 4 Persen. Derita lain yang dialami Kaltim, pengerukan alam secara sporadis membuat hutan dan lingkungan kian hancur. Kondisi ini diperparah oleh adanya oknum aparat yang melindungi aktivitas pertambangan ilegal.
Akurasi.id, Samarinda – Meski Kaltim didapuk sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru. Serta menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar. Namun kenyataannya, hidup masyarakatnya masih sangat memilukan.
Aktivitas pertambangan yang seharusnya mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, nyatanya justru semakin menyengsarakan. Hal ini diungkapkan anggota Komite II DPD RI Dapil Kaltim, Aji Mirni Mawarni belum lama ini.
Menurutnya, aktivitas pertambangan justru lebih banyak dampak buruknya ketimbang asas manfaatnya. Semisal dampak lingkungan yang membuat resapan air tidak berjalan dengan baik akibat pengupasan lahan.
“Itu juga yang bikin selalu banjir kalau musim banjir. Kalau musim kemarau, jadi gersang dan kering,” kata perempuan berjilbab yang karib disapa Mawar ini.
Ia berkata, jika memang ingin melakukan aktivitas penambangan dengan mengeruk kekayaan alam. Semestinya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Mengingat, pendidikan dan sejumlah fasilitas jalan di Kaltim yang begitu memprihatinkan.
“Ketika tambang dikeruk, harusnya ada feedback yang seimbang ke masyarakat dong,” tekannya.
Dia menjabarkan, hampir 20 persen pendapatan Indonesia di setiap tahunnya berasal dari Kaltim. Namun yang kembali hanya sekitar 4 persen saja. Hal ini tentu memperburuk kesejahteraan rakyat, khususnya di lingkungan aktivitas pertambangan.
Sebagai langkah kongkrit, tekan Mawar, peran proporsional dan profesional lintas lembaga adalah solusinya. Seperti para pengusaha yang memiliki kuasa pertambangan, pemerintah dalam hal pengawasan, serta aparat penegak hukum yang melakukan eksekusi ketika terjadi hal-hal yang di luar aturan.
“Kalau sistem berjalan baik, sinergitas baik, Insyaallah tidak ada ketimpangan kesejahteraan,” tuturnya.
Tambang Ilegal Musabab Ada Oknum Aparat Melindungi
Ia pun turut menegaskan kepada aparat kepolisian mengenai maraknya penambang ilegal. Menurutnya, aktivitas illegal minning di Bumi Mulawarman tidak akan pernah terjadi, apabila tidak ada oknun aparat terlibat sebagai pemain maupun yang backup para pengusaha.
“Jangan tebang pilih. Tidak ada yang ilegal kalau tidak ada keterlibatan aparat sebagai penegak hukum. Yang ditangkap itu hanya kambing hitam. Illegal minning tidak akan selesai kalau tidak ada aktor intelektual yang ditindak,” tegasnya.
Wanita yang pernah menjabat direktur PDAM Kutim ini menyampaikan harapannya. Agar persoalan klasik ini mampu diselesaikan secara bersama. Sebab bukan tidak mungkin jika aktivitas pertambangan dikelola dengan baik, maka kesejahteraan akan hadir di tengah masyarakat Kaltim.
“Tambang itu memiliki kontribusi, tapi harus dievaluasi. Saya selaku senator terus mendorong dan memonitoring. Karena saat tambang dikeruk, ada dana CSR yang harusnya diawasi pemerintah dan aparat dengan baik, maka akan timbul kesejahteraan,” cakapnya.
Tak hanya mengkritik, Mawar bahkan mengaku telah berkonsultasi kepada kementerian terkait mengenai pemanfaatan lain dari lahan pasca pertambangan. Disebutkannya, jika kementerian telah sepakat jika lahan eks tambang nantinya akan diubah fungsi menjadi lahan pertanian. Ini bisa menjadi bagian dari ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltim.
“Saya ingin, eks lahan tambang jadi lahan pertanian. Sudah saya diskusikan juga. Jadi saya harap ada niatan dari pemerintah daerah untuk hal ini. Agar saling bekerja sama dan saling berbenah dengan peningkatan kesejahteraan ke depan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
